Penyerapan anggaran PEN disorot, ini strategi Kemenkeu

Realisasi anggaran untuk membantu korporasi masih nihil, sedangkan untuk bidang kesehatan baru 4,68%.

Perajin memproduksi kerajinan rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Foto Antara/Indrianto Eko Suwarso/aww.

Anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani dampak pandemi Covid-19 menjadi sorotan karena realisasinya yang masih rendah. Penyerapan anggaran untuk membantu korporasi bahkan hingga kini masih 0% dari total dana yang telah ditetapkan sebesar Rp53,57 triliun.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa mengatakan masih nihilnya realisasi anggaran untuk menyokong korporasi disebabkan pemerintah terlebih dahulu fokus pada realisasi jaminan sosial bagi masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan hingga kuartal II-2020 ini. Strategi itu untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat yang turun akibat pandemi.

"Untuk korporasi masih 0% karena kami fokuskan ke social safety net dulu untuk menjaga daya beli masyarakat," katanya dalam video conference, Jumat (3/7).

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi jaminan sosial hingga saat ini sebenarnya juga masih tergolong rendah, hanya mencapai 34,06% dari total anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp203,9 triliun.

Adapun untuk fokus realisasi anggaran PEN bagi sektor usaha akan dijalankan di kuartal III-2020. Pemerintah saat ini menyiapkan regulasi dan sistem yang baik serta terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena melibatkan sejumlah lembaga tersebut.