Rencana jadikan Ahok sebagai bos BUMN timbulkan polemik
Kedua belah pihak memiliki anggapan masing-masing.
Rencana pemerintah menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bos di salah satu perusahaan BUMN ternyata menimbulkan polemik.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan harus ada pertimbangan integritas dan moral untuk menunjuk seseorang menduduki posisi di lembaga negara. Menurutnya, penunjukan seseorang tidak boleh berdasarkan faktor kedekatan.
Syarief mengatakan, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sosok pemerintahan. Faktor integritas disebut perlu menjadi pertimbangan penting.
"Tentu banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behaviour juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," ujarnya.
Ketika disinggung terkait rekomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penunjukan Ahok menjadi bos BUMN, Syarief kembali menekankan faktor integritas pejabat publik.