Roadmap ekonomi syariah rampung 2019

Roadmap ini akan menjadi acuan bagi Indonesia untuk memajukan bukan hanya keuangan syariah, tapi juga ekonomi syariah di Indonesia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Ketua Umum ISEI Bambang Brodjonegoro (kanan), Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah), Ketua Komisioner Baznas Bambang Sudibyo (kedua kiri) dan Ketua Umum MUI Maruf Amin saat pembukaan diskusi tingkat tinggi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (25/7)/AntaraFoto

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) segera menyusun peta jalan (roadmap) penerapan ekonomi syariah di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan roadmap itu ditargetkan rilis paling cepat akhir tahun ini atau awal 2019.

“Roadmap ini akan menjadi acuan bagi Indonesia untuk memajukan bukan hanya keuangan syariah, tapi juga ekonomi syariah di Indonesia,” kata Bambang dalam High Level Discussion Ekonomi Syariah di Jakarta, Rabu (25/7).

Produk ekonomi syariah bisa mendorong neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan data dari Halal Industry Development  Corporation (2016) diperkirakan besaran pasar produk dan jasa halal mencapai US$ 2,3 triliun. Produk dan jasa halal ini mencakup beberapa sektor diantaranya yaitu, makanan, bahan dan zat additif, kosmetik, makanan hewan, obat-obatan dan vaksin, keuangan syariah, farmasi, dan logistik.

Potensi produk halal terbesar meliputi sektor industri makanan, minuman dan turunannya, sektor industri  farmasi, dan sektor industri kosmetika. Potensi akan produk dan jasa halal ini merupakan bagian dari penyusun ekonomi halal.