Sisi gelap hilirisasi: Porak poranda karena bencana hingga konflik agraria 

Akhir April kemarin banjir menggenangi beberapa daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng), di antaranya Kecamatan Petasia dan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, serta Desa Pakuli, Kabupaten Sigi. Bulan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga melaporkan bencana banjir di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Banggai, dan Tolitoli.

Rentetan bencana hidrologi tersebut menambah panjang jumlah kejadian banjir di provinsi yang beribukotakan Kota Palu itu. Di mana berdasar catatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusadalops PB) Sulteng, dari 83 kejadian, 45 di antaranya merupakan bencana banjir. Disusul kemudian paling banyak oleh bencana puting beliung (19 kejadian), tanah longsor (9 kejadian), abrasi pantai (8 kejadian), dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla (2 kejadian).

Koordinator Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng Muhammad Taufik menduga, banjir yang terjadi di sekitar Kawasan PT IMIP maupun di wilayah Sulawesi Tengah lainnya ialah karena kian masifnya aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut.  

“Banjir berulang bukan hanya soal curah hujan tinggi. Faktor paling krusial adalah berubahnya bentang alam yang dulu wilayah penyangga, jadi kawasan industri. Alhasil, luapan air terus saja menggenangi dan mengalir ke wilayah hilir,” jelas dia, dalam keterangan resminya, dikutip Alinea.id, Minggu (21/5).

Selain banjir, longsor di areal tambang nikel menjadi bencana sekaligus penyebab kecelakaan kerja yang juga paling banyak. Berdasarkan laporan beberapa portal berita lokal, pada Maret dan April terjadi dua bencana longsor di kawasan tambang nikel PT Total Prima Indonesia (TPI), di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).