Strategi benahi BUMN: Rombak direksi hingga jual aset
Beberapa langkah bisa diambil untuk menyelamatkan BUMN, seperti perombakan direksi dan penjualan aset.
Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan kinerja dan reputasi yang buruk hingga tahun ini. Sebut saja, tumpukan utang dan kasus suap Krakatau Steel hingga rekayasa laporan keuangan Garuda Indonesia.
Pengamat menyatakan beberapa langkah bisa diambil pemerintah seperti merombak direksi BUMN hingga menjual aset untuk menutupi utang yang besar.
Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho mengatakan Kementerian BUMN melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pemilihan atau perombakan direksi baru BUMN. Hal tersebut bertujuan agar BUMN dapat terhindar dari kasus praktik korupsi.
"Dalam penyaringan direksi BUMN, pemerintah harus menempatkan KPK untuk bersih-bersih BUMN dari segala macam kepentingan yang nantinya akan merugikan perusahaan BUMN, terutama dari praktik korupsi," kata Emerson, di Jakarta, Selasa (20/8).
Emerson menjelaskan pelibatan KPK dalam proses pemilihan pejabat publik sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyeleksi calon menteri atau lelang jabatan pada 2014.