Tahun politik, pemerintah memastikan proyek KPBU berjalan lancar
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal dan gap infrastruktur nasional sebesar 27,5% dari PDB.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tidak akan terganggu pada tahun politik.
Bambang mengatakan investor di proyek KPBU bisa mengajukan jaminan dari pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
“Dapat saya pastikan tahap persiapan dan transaksi proyek KPBU di Indonesia tidak akan terganggu pada tahun politik ini," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (15/1).pe
Untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal dan gap infrastruktur nasional sebesar 27,5% dari PDB, Pemerintah Indonesia menginisiasi skema pembiayaan alternatif melalui KPBU dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia menargetkan 58,7% atau US$359,2 miliar dari total kebutuhan investasi infrastruktur nasional dibiayai oleh sektor swasta dan BUMN.