Tiga strategi pemerintah atasi backlog perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pemerintah sudah memiliki tiga program untuk mengatasi kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan masyarakat.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan program tersebut nantinya akan terintegtasi dengan berbagai stake holder perumahan sehingga capaian pembangunan perumahan bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

“Ada tiga program perumahan yang akan kami laksanakan dan terintegrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Hal ini karena kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Khalawi dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id di Jakarta, Sabtu (4/1).

Khalawi menyebut program pertama, pembangunan perumahan berbasis komunitas. Dalam pelaksanaannya, program ini akan terintegrasi dengan program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program kedua, pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini para pengembang diharapkan dapat terlibat aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan Pola Hunian Berimbang.