Tiga strategi pemerintah atasi backlog perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pemerintah sudah memiliki tiga program untuk mengatasi kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan masyarakat.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan program tersebut nantinya akan terintegtasi dengan berbagai stake holder perumahan sehingga capaian pembangunan perumahan bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

“Ada tiga program perumahan yang akan kami laksanakan dan terintegrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Hal ini karena kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Khalawi dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id di Jakarta, Sabtu (4/1).

Khalawi menyebut program pertama, pembangunan perumahan berbasis komunitas. Dalam pelaksanaannya, program ini akan terintegrasi dengan program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program kedua, pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini para pengembang diharapkan dapat terlibat aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan Pola Hunian Berimbang. 

“Program yang ketiga adalah proses finalisasi skema penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) / TNI / Polri serta  skema perumahan untuk generasi millenials. Kami juga sedang melakukan pembahasan tentang pokok-pokok perubahan dalam Revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Hunian Berimbang,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyatakan capaian pembangunan rumah untuk masyarakat hingga tanggal 31 Desember 2019 lalu angkanya mencapai 1.257.852 unit. 

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, dari angka capaian tersebut tercatat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jumlahnya sekitar 938.405 unit dan rumah untuk non MBR sekitar 312.691 unit rumah.

“Total capaian pembangunan rumah selama lima tahun mulai 2015 hingga 2019 berjumlah 4.800.170 unit rumah. Kami berharap tahun ini pembangunan rumah untuk masyarakat minimal bisa sama seperti tahun ini mengingat kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujarnya.