Wapres: Semua devisa hasil ekspor harus masuk ke dalam negeri

Indonesia dinilainya termasuk salah satu negara yang devisanya terlalu dibebaskan, termasuk jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) memimpin rapat terbatas tentang Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7). /Antara Foto

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau jajaran kabinetnya agar segera bertindak serius mengatur peraturan penyimpanan hasil devisa dari para eksportir. Indonesia dinilainya termasuk salah satu negara yang devisanya terlalu dibebaskan, termasuk jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. 

"Mungkin diperlukan suatu sikap yang jelas, devisa hasil ekspor harus masuk. Tidak bisa seenaknya, kita ini lebih bebas dibandingkan Singapura apalagi Malaysia." ujar Jusuf Kalla dalam diskusi publik, Kamis (2/8) di Jakarta.

Kinerja ekspor Indonesia pada saat ini memang belum sebaik yang diharapkan. Tetapi pemerintah berkomitmen menyeimbangkan neraca perdagangan, di antaranya meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Jika hal itu sudah terealisasi, tentunya akan berdampak positif terhadap cadangan devisa. Apalagi jika semua hasil transaksi eskpor bisa masuk ke dalam negeri.

Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menambahkan, eksportir hanya memasukkan 80-81% dari devisa yang dimiliki. Padahal hal itu bisa berdampak terhadap cadangan devisa negara dan mengurangi kemampuan penambahan uang beredar. 

"Dalam kaidah ekonomi, kalau devisanya tidak masuk, itu namanya bocor. Tambahan uang beredar itu akan langsung kalau valasnya masuk," ujar Darmin dalam paparannya diskusi publik Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik, Kamis (2/8).