Bupati Kukar instruksikan Dinsos validasi data masyarakat prasejahtera

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) berkoordinasi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk melakukan validasi data masyarakat prasejahtera dan rentan.

"Melalui momentum ini saya ingin Kepala Dinsos beserta jajaran dapat melakukan langkah cepat dan inovatif terhadap perubahan data maupun mainset serta budaya kerja yang rutinitas saja dilakukan setiap hari," ujarnya saat rapat koordinasi teknis PKH, Selasa (19/7).

Edi meminta Dinsos mempercepat pendataan dan validasi data supaya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Terlebih, pihaknya menemukan ada warga prasejahtera dan rentan namun masih belum terdata serta adanya warga yang sudah meninggal masih terdata menerima bansos. Sehingga ia meminta Dinsos, pendamping PKH dan DMI Kukar mengevaluasi data.

"Beberapa waktu lalu, kami meninjau langsung di beberapa titik masyarakat prasejatera dan rentan lalu kami menemukan ada warga kita yang masih belum terdata dan ada juga warga terdata namun sudah meninggal bahkan ada yang sudah pindah keluar daerah," pungkasnya.

Edi mendorong pendamping PKH meningkatkan profesionalitas, tanggung jawab, kerja cepat dan kerja cerdas dalam mendata serta validasi data warga kukar yang prasejahtera dan rentan. Hal ini bertujuan bantuan tahap selanjutnya bisa disalurkan tepat sasaran.