Tekan angka kemiskinan, pengurus masjid Kukar diminta data warga pra sejahtera
Bupati Kukar mendorong pengurus masjid mendata warga-warga pra sejahtera di sekitar .
Inilah isi Inpres Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Juni ini, diterbitkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI.
25 desa di Klaten miskin ekstrim, Wabup ajak Pendamping Desa entaskan kemiskinan
Pada awal 2022 data dari Provinsi Jateng menunjukan di Kabupaten Klaten terdapat 25 desa miskin ekstrim.
Para perantau dan ancaman beban baru Jakarta
Setiap tahun usai Lebaran, Jakarta dihadapkan dengan persoalan pendatang baru yang mengadu nasib.
Wagub Kaltim dorong perusahaan bantu masyarakat tidak mampu
Hadi Mulyadi mengatakan, pihaknya mendorong seluruh perusahaan untuk peduli membantu masyarakat tidak mampu agar tidak ada lagi kemiskinan.
Entaskan kemiskinan, Gubernur Kaltim minta Dinsos maksimalkan PKH
Pemprov memprioritaskan sektor sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
Upaya hapus kemiskinan ekstrem, Pemkab Klaten rehab 18.001 unit RTLH
"Kita nanti akan bantu dengan program lain seperti bantuan UMKM, jambanisasi, menurunkan stunting dan lainnya," sebut Mulyani.
DPR: Angka kemiskinan berpotensi meningkat
Kenaikan harga minyak goreng dan BBM berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
Komisi XI DPR soroti kemiskinan di NTT
Dalam enam tahun terakhir, upaya menekan angka kemiskinan di NTT tidak mengalami pertumbuhan signifikan.
Wakil Ketua DPR: Indonesia Timur harus dapat perhatian lebih
Dengan adanya lima wilayah termiskin di NTT, DPR meminta perhatian lebih di provinsi tersebut.
BPS: Sebagian besar penduduk miskin berada di Pulau Jawa
Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168/kapita/bulan, naik 2,89% dibandingkan bulan sebelumnya.
Dalih Pemkab Kulon Progo soal kemiskinan: Warga hidup sederhana
Angka kemiskinan di Kulon Progo, DIY, mencapai 81.140 jiwa atau setara 18,38% dari total populasi.
Pemerintah targetkan tanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 daerah pada 2022
Terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48% dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia.
Wapres ungkap strategi pemerintah turunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%
Kendati bansos bisa membuat masyarakat miskin survive, tetapi secara umum penyelesaian kemiskinan tidak hanya bisa melalui kebijakan bansos.
Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024
Pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021 difokuskan pada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi di seluruh Indonesia.
Arahan Jokowi terkait pengentasan kemiskinan ekstrem
Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pemerintah tahun ini fokus pada 7 provinsi.
Dukcapil siapkan data awal kemiskinan ekstrem di 7 provinsi
Ketujuh provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Wapres harap tokoh masyarakat Papua dukung percepatan pembangunan
Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua bukan hal mudah.
Wapres ungkap progres penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat
Percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.
Wapres minta pemda tangani kemiskinan ekstrem di Maluku
Provinsi Maluku miliki lima kabupaten berada dalam kategori miskin ekstrem.
Wapres ungkap program mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah
Ma’ruf Amin kembali menegaskan terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukan lagi menjadi isu yang utama.
Wapres minta pemutakhiran data pada 5 kabupaten prioritas Jatim
Pemerintah telah berkomitmen membantu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran.
Pimpin rapat penanganan kemiskinan, wapres terbang ke Jatim
Ada 5 daerah di Jatim yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, yakni Lamongan, Bojonegoro, Sumenep, Probolinggo, dan Bangkalan.
Wapres: Anggaran bukan masalah penanganan kemiskinan ekstrem
Terdapat 460.327 jiwa atau 107.560 rumah tangga di yang masuk kategori penduduk miskin ekstrem di lima daerah di Jabar.
Menko PMK: Bansos tidak selesaikan kemiskinan ekstrem
"Penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan."
