Di FMCBG G20, Sri Mulyani jelaskan sikap Indonesia tetap undang Rusia meski dikecam Barat

Sri Mulyani mengatakan semua anggota G-20 menggarisbawahi perlunya menjaga kerja sama G20 dan pentingnya multilateralisme.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto dokumentasi Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada pertemuan kedua Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20, para anggota menekankan peran penting keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang inklusif, tangguh dan juga ramah lingkungan.

“Para Anggota juga berbagi panduan strategis mereka dalam mengembangkan hasil keuangan berkelanjutan. Terdapat dukungan yang luas bahwa high-level framework untuk transisi final harus mencakup berbagai pendekatan dan penyelarasan yang inklusif, praktis, berbasis ilmu pengetahuan dan melihat ke depan untuk memastikan bahwa hal itu dapat memungkinkan pasar keuangan memfasilitasi transisi iklim,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers FMCBG G20, Rabu (20/04)

Menkeu mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga mencatat pertimbangan para anggota untuk meningkatkan kredibilitas komitmen lembaga keuangan dalam mengembangkan seperangkat kebijakan yang menyoroti cara-cara untuk meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan.

Terkait perang di Ukraina, anggota G20 menyatakan keprihatinan mendalam tentang krisis kemanusiaan dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Di samping itu, anggota G20 berbagi pandangan bahwa perang dan tindakan yang menyertainya telah dan akan semakin menghambat proses pemulihan global, di mana negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan paling terpengaruh karena masih menghadapi tantangan lain yang belum selesai seperti akses vaksin yang terbatas, ruang fiskal yang sempit, dan kerentanan utang yang tinggi.

Sebagai pemegang Presidensi G20 saat ini, Indonesia  membuka dialog untuk meraih konsensus dalam isu-isu penting yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapainya, Indonesia mengadopsi sejumlah prosedur yang telah disepakati sejak presidensi-presidensi sebelumnya, di antaranya memiliki kewajiban untuk mengundang seluruh anggota G20 ke dalam pertemuan dan mengawal diskusi secara efektif demi mencari solusi yang melibatkan suara semua anggota.