Menlu RI: Tantangan krisis Rohingya adalah distrust

Dalam pertemuan di New York, Menlu Retno menyampaikan dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis Rohingya.

Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan yang membahas situasi terkini Rakhine State di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Selasa (24/9). Twitter/@Kemlu_RI

Situasi kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, mengharuskan masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk menyelesaikannya. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengawali pandangannya saat hadir pada pertemuan yang membahas situasi terkini Rakhine State di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Selasa (24/9). 

"Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini," kata Menlu Retno yang sudah dua kali mengunjungi para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, seperti dikutip dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Kamis (26/9).

Situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine State khususnya pascakegagalan upaya repatriasi para pengungsi dari perbatasan pada Agustus lalu dan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan semua elemen dalam penyelesaian krisis ini.

Menurut Retno, isu utama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State adalah adanya distrust atau ketidakpercayaan di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsian dan masyarakat internasional. Retno menekankan bahwa hal penting yang harus segera diciptakan adalah situasi yang kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat. 

"Ini yang sejak awal Indonesia dan ASEAN lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State" ujar Menlu RI.