Militer dan oposisi Sudan capai kesepakatan politik

Dewan militer yang berkuasa dan aliansi oposisi Sudan menandatangani perjanjian politik pada Rabu (17/7). Perjanjian itu dimaksudkan untuk membuka jalan menuju transisi politik di Sudan setelah para pemimpin militer menggulingkan mantan Presiden Omar al-Bashir pada April.

"Kami menginginkan tanah air yang stabil, karena kami sangat menderita," ungkap Ibrahim al-Amin, seorang pemimpin dalam aliansi oposisi Forces of Freedom and Change setelah penandatanganan perjanjian itu.

Sementara itu, Wakil Kepala Dewan Militer Mohamed Hamdan Dagolo menekankan bahwa penandatanganan ini merupakan momen bersejarah bagi Sudan.

Kesepakatan tersebut diteken di Khartoum setelah rampungnya pembicaraan pada malam harinya.

Penandatanganan perjanjian politik ini diduga mengonfirmasi kesepakatan prinsip yang dibuat pada awal ini, yaitu militer dan sipil akan secara bergantian mengendalikan dewan yang berdaulat. Militer akan bertanggung jawab untuk 21 bulan pertama, kemudian pemerintahan yang dikelola sipil mengambil alih 18 bulan berikutnya sebelum akhirnya pemilu digelar.