Pemimpin junta militer Myanmar ungkap jadwal pemilu

Pemimpin militer yang berkuasa di Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, merinci rencana pemilihan umum pada akhir tahun ini dan menyerukan persatuan nasional. Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada Rabu (4/1), saat memimpin upacara yang menandai peringatan 75 tahun kemerdekaan Myanmar dari Inggris.

Dia juga mendesak negara-negara lain dan organisasi internasional, serta rakyat negaranya sendiri, untuk mendukung “sistem demokrasi multipartai yang murni dan berkembang secara disiplin. Hal itu merupakan sebuah konsep yang didefinisikan oleh militer yang berkuasa sebagai tujuannya sejak menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Min Aung Hlaing juga mengumumkan pengampunan bagi 7.012 narapidana untuk menandai kesempatan itu, bersamaan dengan pengurangan sebagian hukuman narapidana lain yang tidak dihukum karena kejahatan berat. Beberapa tahanan politik termasuk di antara mereka yang dibebaskan, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa tindakan itu akan mencakup Suu Kyi, yang hampir tidak dapat dihubungi sejak militer merebut kekuasaan.

Suu Kyi yang berusia 77 tahun, telah menjalani hukuman 33 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas serangkaian tuntutan politik yang diajukan oleh militer, termasuk mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar pembatasan virus corona, melanggar undang-undang rahasia resmi negara, hasutan, penipuan pemilu dan tuduhan korupsi. Dia telah ditahan sejak Juni di sebuah bungalo yang dibangun khusus di penjara utama di ibu kota, Naypyitaw, ditemani oleh tiga penjaga wanita tetapi diisolasi dari tahanan lain.

Pendukung dan analis independen Suu Kyi mengatakan, kasus terhadapnya merupakan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil mencegahnya ikut serta dalam pemilihan yang menurut militer akan berlangsung pada Agustus tahun ini.