Pihak yang berkonflik di Myanmar bersedia memperioritaskan suplai bantuan kemanusiaan pascagempa bumi akhir maret lalu. Untuk itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibarahim mengatakan, baik pemerintah junta militer di negara itu dan oposisi utama mengindikasikan niat untuk memperpanjang gencatan senjata.
Datuk Seri Anwar, yang juga ketua blok regional Asean, mengungkapkan hasil pembicaraan yang telah diadakannya sejak 17 April dengan kepala junta militer Myanmar dan perdana menteri pemerintahan bayangannya dalam upaya penjangkauan yang langka.
"Akan ada gencatan senjata dan tidak ada provokasi yang tidak perlu, karena jika tidak, seluruh upaya kemanusiaan akan gagal," kata Anwar kepada wartawan di ibu kota Thailand.
“Pertukaran informasi awal saya dengan Perdana Menteri SAC (Dewan Administrasi Negara) dan NUG (Pemerintah Persatuan Nasional) sangat berhasil,” imbuhnya, merujuk pada kepala junta Min Aung Hlaing.
Selain pertemuannya dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Bangkok pada 17 April, Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa ia juga berbicara pada 18 April dengan pemerintahan bayangan Myanmar, NUG, sebagai bagian dari upaya regional untuk melibatkan semua pihak dalam konflik tersebut.
Myanmar telah dilanda konflik sejak 2021 ketika militernya yang kuat menggulingkan pemerintah sipil terpilih, yang memicu protes luas yang meluas menjadi perang saudara nasional, menggusur lebih dari 3,5 juta orang dan menghancurkan ekonomi.
Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi akhir Maret lalu, yang menewaskan lebih dari 3.600 orang dan merusak infrastruktur penting, telah menambah penderitaan di negara miskin itu tetapi juga membuka jendela diplomatik bagi Jenderal Min Aung Hlaing.
Junta militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada tanggal 2 April, menyusul langkah serupa yang dilakukan oleh kelompok oposisi NUG.
Namun, junta militer tetap melanjutkan operasi militer di beberapa wilayah, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok lain di Myanmar.
“Prioritas kami adalah upaya kemanusiaan. Mereka harus melakukan gencatan senjata. Mereka harus memastikan keselamatan semua personel yang membantu pengaturan kemanusiaan,” imbuh Anwar.
Kelompok ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu telah menjauhi kepemimpinan junta sejak kudeta dimulai, melarang para jenderal penguasa Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan karena mereka gagal mematuhi rencana perdamaiannya.
“Posisi ASEAN adalah bahwa kita harus lebih terlibat dalam upaya untuk membuat mereka setuju berdasarkan konsensus lima poin,” kata Anwar, mengacu pada rencana perdamaian ASEAN.
“Saya telah berkonsultasi dengan para pemimpin ASEAN dan saya akan terus terlibat.”
Dalam pembicaraan dengan NUG, Anwar mengatakan bahwa dia telah menyampaikan bahwa ASEAN akan melanjutkan dialog dengannya dan junta, sementara dukungan kemanusiaan juga akan terus berlanjut.
NUG, yang mencakup sisa-sisa pemerintahan terpilih yang digulingkan oleh kudeta 2021, dan kelompok anti-junta lainnya sebelumnya menentang perundingan antara para pemimpin Malaysia dan Myanmar, dengan memperingatkan bahwa setiap keterlibatan sepihak dengan pemimpin militer harus didekati dengan "sangat hati-hati".
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, yang bertemu dengan Anwar untuk pertemuan bilateral pada tanggal 17 April, juga mendorong keterlibatan lebih lanjut dengan Myanmar.
"Keterlibatan semua pihak akan mengarah pada perkembangan positif di Myanmar sejalan dengan konsensus lima poin ASEAN," kata seorang juru bicara pemerintah Thailand, mengacu pada diskusi mereka.
