Arab Saudi dinilai jadikan ibadah haji sebagai kepentingan geopolitik

Gemura menilai ada politisasi di balik ibadah haji mengingat dekatnya hubungan Arab Saudi dengan Amerika, sekutu terdekat Israel.

Petugas Kemenag melintas di kawasan UPT Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumut, Selasa (2/6/2020). Foto Antara/Septianda Perdana

Sekjen DPP Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura), Nizar Chaeroni, mengkritik kebijakan Arab Saudi yang melarang kunjungan ke negaranya selain 11 negara yang diizinkan.

"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperbolehkan calon jemaah haji (CJH) dari Indonesia, bukan malah mengeluarkan kebijakan hanya 11 negara yang boleh berkunjung," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6).

Karenanya, menurut dia, masyarakat mesti memahami keputusan pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan haji. Langkah itu dipicu belum adanya keputusan resmi Arab Saudi hingga kini.

"(Belum adanya keputusan resmi) ini patut diduga sebagai penegasan hanya 11 negara tersebut yang bisa melaksanakan haji mengingat ibadah haji terdapat di kota Mekkah dan Madinah," jelasnya.

"Jadi, pimpinan DPR RI dan Menteri Agama sudah melakukan hal yang tepat. Daripada tidak jelas dan terkesan mengemis, lebih baik dibatalkan; daripada sudah disiapkan semua tapi ujungnya tidak jelas," sambungnya.