Mengirim siswa bermasalah ke barak militer bukan solusi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan rencana mengirim siswa yang dianggap bermasalah di Jawa Barat supaya dididik di barak militer. Kebijakan itu, wacananya bakal direalisasikan pada 2 Mei 2025. Dedi menuturkan, wacana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter, bekerja sama dengan TNI dan Polri, yang akan mulai dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan.

Setiap siswa, kata dia, akan mengikuti program tersebut di 30 hingga 40 barak khusus yang sudah disiapkan TNI. Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindak kriminal. Program pembinaan berlangsung enam bulan per siswa.

“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi di Bandung, Minggu (27/4), dikutip dari Antara.

Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, barak militer tidak diperuntukkan menjadi semacam tempat rehabilitasi bagi anak-anak yang bermasalah. Lagi pula, label siswa bermasalah sangat ambigu.

“Anak bermasalah itu harus dimasukkan dalam beberapa kategori, masalahnya juga harus jelas,” kata Cecep kepada Alinea.id, Rabu (30/4).