Perangi rokok, Lisda Sundari diganjar penghargaan internasional

Lisda Sundari telah berjuang untuk melindungi anak-anak Indonesia dari jeratan perusahaan rokok.

Ilustrasi./ Pixabay

Seorang warga negara Indonesia bernama Lisda Sundari, mendapat Penghargaan Judy Wilkenfeld 2019 atas komitmen dan dedikasinya dalam upaya pengendalian tembakau serta kepemimpinannya melawan industri  rokok. Campaign for Tobacco-Free Kids memberikan penghargaan kepada Lisda dalam acara gala tahunan pada 23 Mei di Washington, D.C.

Penghargaan Wilkenfeld merupakan penghormatan atas jasa mendiang Judy Wilkenfeld, pendiri program internasional Tobacco-Free Kids. Ia adalah seorang pemimpin yang tak kenal lelah dalam upaya mengurangi konsumsi rokok, mengacu pada Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC).

FCTC adalah sebuah perjanjian internasional yang diinisiasi oleh anggota Badan Kesehatan Dunia. Perjanjian ini mengikat negara-negara untuk mengambil tindakan tegas guna mengurangi konsumsi rokok. Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada pegiat pengendalian tembakau internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk mengurangi konsumsi rokok di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ia juga harus menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama, dalam semangat yang diteladankan oleh Wilkenfeld.

Lisda Sundari adalah ketua dan pendiri Yayasan Lentera Anak di Indonesia, organisasi yang didedikasikan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia, termasuk hak atas kesehatan. Lisda Sundari telah berjuang untuk melindungi anak-anak Indonesia dari jeratan perusahaan rokok, dengan mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan bebas asap rokok dan melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Aktivisme Lisda Sundari berpusat pada keyakinan akan kekuatan suara anak. Sejak tahun 2013, ia telah membangun dan memperkuat suara anak untuk pengendalian tembakau melalui Gerakan Muda FCTC. Forum ini sekarang tersebar di 20 kota, menjangkau lebih dari 50.000 siswa dan telah mengirimkan lebih dari 11.000 surat kepada presiden di Indonesia guna meminta Indonesia menyepakati FCTC.