Koalisi, oposisi dan konsolidasi demokrasi

Perjalanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akhirnya mencapai garis akhir. Melalui sidang putusan yang digelar Kamis, 27 Juni lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil Pilpres dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Menindaklanjuti putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggelar rapat pleno penetapan pemenang Pilpres 2019. Dan, pada Minggu 30 Juni KPU resmi menasbihkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara 55,50%. Tinggal menunggu pelantikan yang akan dihelat 20 Oktober, Jokowi dipastikan melanjutkan jabatannya sebagai presiden untuk periode ke dua. 

Menariknya, tidak lama setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres 2019, Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Adil Makmur yang menyokongnya maju menjadi capres. Pembubaran koalisi ini tentu sekaligus menandai arah baru perjalanan parpol-parpol yang selama ini mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Apakah mereka akan setia menjadi oposisi, atau sebaliknya justru berhasrat menjadi bagian dari pemerintah? 

Dua parpol anggota Koalisi Adil Makmur, yakni PAN dan Demokrat secara terbuka menunjukan manuvernya bergabung dengan kekuasaan pemerintah. Sedangkan PKS tampaknya lebih memilih untuk tidak secara terbuka mengekspresikan arah politiknya. Besar kemungkinan, PKS akan tetap memilih berada di luar lingkaran kekuasaan.

Paling menarik adalah menerka arah politik Gerindra pasca ketua umumnya, Prabowo Subianto, kalah dalam pilpres untuk ke dua kalinya. Rumor dan desas-desus politik yang mencuat ke publik melalui sejumah ulasan media massa belakangan ini menyebutkan ada kemungkinan Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Perbincangan ihwal pembagian jatah menteri sampai tawaran posisi sebagai dewan pertimbangan presiden untuk Prabowo konon tengah diperbincangan serius oleh kedua belah pihak.