Siklus perencanaan bukan siklus rutinitas

Siklus proses perencanaan pembangunan yang berlangsung hingga hari ini masih menyisakan masalah mendasar. Setiap titik proses perencanaan belum mampu mendekatkan kita untuk bergerak lebih cepat dalam menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Siklus yang dimaksud dimulai dari ide, tujuan, rencana, adopsi, implementasi, hingga evaluasi yang terus bersirkulasi dalam rangka mencapai tujuan besar bernegara.

Kenyataan pahit ini terindikasi dimulai dari proses pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat yang cenderung berbiaya mahal. Prosesi pemilihan ini menjadi salah satu faktor dominan yang mengarahkan proses perencanaan melenceng dari jalur idealnya. Biaya mahal dalam proses rekrutmen pejabat ini tidak bisa dipisahkan dari karakter pemilih yang kerap mendukung terciptanya iklim politik berbiaya tinggi. Meskipun tidak dapat digeneralisir, namun hal ini masih menjadi rahasia umum. Masih sulitnya orang-orang baik yang punya kapasitas memimpin, namun tidak memiliki pendanaan untuk ikut, serta dalam kontestasi pemilihan merupakan faktor penghambat keadaan dunia politik saat ini dalam melangkah ke level yang lebih baik.

Visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan serangkaian proses pendekatan politik yang selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk diterjemahkan ke dalam proses perencanaan pembangunan lima tahunan. Penetapan visi dan misi yang utopis tanpa kejelasan prioritas menjadi kendala dalam proses rencana.

Ketidakmungkinan untuk memprioritaskan semua aspek pembangunan selama kurun waktu lima tahun ini belum tergambar dengan baik melalui visi dan misi beberapa kepala daerah terpilih yang cenderung mengarah kepada visi jangka panjang. Hal ini tentu berimbas kepada penetapan strategi, kebijakan, dan program yang kurang berkualitas dalam mendongkrak percepatan pembangunan.

Masalah berikutnya adalah dari proses rencana itu sendiri. Rencana dan perencana mempunyai pengaruh penting pada keberhasilan implementasi. Keterlibatan semua pihak, baik pelaksana maupun penerima dampak kebijakan dalam proses rencana merupakan satu urgensi tersendiri agar rencana yang ditetapkan sinkron dengan kutub masalah dan implementasi diarahkan untuk menjawab poin tantangan di lapangan.