Humas untuk Raja Abdullah mulai bergerak menangkis bocoran Pandora Papers

Pandora Papers mengatakan Raja Abdullah telah menghabiskan lebih dari US$100 juta untuk membeli rumah mewah di Inggris dan AS.

Raja Abdullah II. foto Istimewa

Firma hukum bekerja sama dengan Stripe Theory yang berbasis di Atlanta dalam pengawasan media terhadap Raja Abdullah. Raja Abdullah, disorot dalam bocoran "Pandora Papers", telah membantah melakukan kesalahan.

Sebuah firma hukum multinasional dengan kantor di lebih dari 40 negara di seluruh Amerika, Asia Pasifik, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah bernama DLA Piper telah disewa perusahaan hubungan masyarakat Stripe Services LLC. Kontrak itu untuk membantu mengadvokasi Raja Yordania Abdullah II, dalam pusaran liputan media tentang dokumen keuangan bocor yang menyoroti kekayaan dan pengeluaran para pemimpin asing.

Kontrak firma hukum itu dengan Stripe yang berbasis di Atlanta diterima pada Senin oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat di bawah undang-undang federal yang mengharuskan pendaftaran publik dari keterlibatan hukum, lobi, dan hubungan masyarakat tertentu dengan klien asing. Layanan klien Stripe meliputi pemasaran, manajemen krisis, dan pengumpulan data.

Stripe, menurut kontrak, "akan memberikan layanan konsultasi dan membantu firma hukum dalam memberikan nasihat dan perwakilan hukum mengenai potensi pencemaran nama baik dan upaya hukum lainnya yang terkait dengan pertanyaan dan/atau artikel tentang Yang Mulia Raja Abdullah II."

Kontrak DLA Piper dengan Raja Abdullah, yang diungkapkan Departemen Kehakiman AS pekan lalu, mengatakan bahwa perusahaan tersebut akan bekerja dengan Yordania dalam hal-hal yang berhubungan dengan media. Kontrak, di mana mitra litigasi yang berbasis di Washington, D.C. Mary Gately akan menagih US$1.335 per jam, tidak merinci pekerjaan itu terkait dengan bocoran dokumen keuangan yang secara kolektif dikenal sebagai "Pandora Papers."