Masalah komunikasi publik pemerintah, manajemen krisis intinya komunikasi

Sejak muncul gejala darurat kesehatan, yaitu di masa sebelum ditetapkannya pandemi, terjadi masalah komunikasi pemerintah. Akhirnya pandemi Covid-19 terjadi. Pemerintah pun menetapkan krisis atau situasi darurat kesehatan.

Dilatari hal itu, Happy Indah Nurlita Goeritman menunaikan penelitian bertajuk 'Faktor Budaya pada Konstruksi Pesan Risiko dalam Komunikasi Krisis oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19'.

"Pemerintah pada waktu itu dihadapkan pada tantangan komunikasi publik di masa krisis, yang tentunya penanganannya tidak bisa dilakukan dengan komunikasi publik yang biasa, tetapi harus menggunakan komunikasi krisis, yang (perlu) ditangani dengan baik," kata Happy dalam serial seminar nasional Departemen Ilmu Komunikasi (Ilkom) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Jumat (3/6).

Happy mengutip Timothy Coombs, inti dari manajemen krisis sebenarnya adalah komunikasi. Sedangkan inti dari komunikasi itu adalah pesannya. Namun komunikasi krisis ternyata bukan hanya tentang strategi menyampaikan pesan, tapi juga harus melihat bagaimana kita membentuk pesan yang nantinya dapat mempengaruhi publik untuk mengambil keputusan yang bijak di masa krisis.

"Fakta yang terjadi adalah di awal masa pandemi sudah muncul banyak kritik dari berbagai kalangan maupun itu akademisi, politisi, dan lain sebagainya, tentang buruknya komunikasi publik pemerintah terkait penanganan Covid-19, yang akhirnya kemudian memiliki dampak yang kita lihat kemarin di awal-awal krisis itu ada panic buying, kemudian ada stigmatisasi, ada pengabaian terhadap risiko penularan, dan sebagainya," sambung Happy, alumnus Pascasarjana Ilkom UI.