Pemerintah masih melihat situs web sebagai tools bukan organisasi artifisial
Organisasi Kesehatan Dunia telah menyarankan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah komunikasi risiko.
Di masa pandemi Covid-19 kebanyakan masyarakat mencari informasi melalui media internet. Pemerintah juga di saat itu belum memberikan informasi secara detail tentang penyakit ini, kemudian bagaimana penanganannya. Kebanyakan masyarakat akan mencari informasi melalui internet. Bagaimana pemerintah dapat menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui komunikasi yang terjalin antara pemerintah ke masyarakat?
Organisasi Kesehatan Dunia telah menyarankan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah komunikasi risiko. Karena pada kondisi pandemi yang diutamakan adalah bagaimana upaya untuk mencegah agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan lajunya. Sehingga terutama bukannya mengobati, tapi bagaimana mengantisipasi agar penyebarannya bisa ditahan.
Demikian, latar paparan hasil penelitian yang berjudul Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah: Studi Komunikasi Simetri pada Situs Web Pemerintah Terkait Isu Covid-19 Menggunakan Hyperlink Network Analysis (HNA) oleh Heryna Oktaviana Kurniawati.
Penelitinya memaparkan latar itu kepada audiens serial seminar nasional Departemen Ilmu Komunikasi (Ilkom) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Jumat (3/6).
"Pemerintah juga melakukan sosialisasi, komunikasi resiko itu juga, melalui, pertama, mereka punya yang namanya KCPPEN atau lembaga yang memang untuk menangani COVID-19 itu sendiri. KCPPEN punya situs web yang dibangun khusus yaitu covid19.go.id, di situ dipaparkan apa saja informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai pandemi," kata Heryna.