7 fraksi di DPRD DKI tolak interpelasi PDIP-PSI kepada Anies Baswedan
Usulan hak interpelasi ini ditandatangani 33 anggota dewan yang berasal 25 dari PDIP dan delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI.
Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta, menolak hak interpelasi terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digulirkan PDIP dan PSI. Sebab, dinilai tidak ada manfaatnya untuk warga ibu kota. Usulan hak interpelasi ini ditandatangani 33 anggota dewan yang berasal 25 dari PDIP dan delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI.
Sebanyak tujuh fraksi yang menolak yaitu, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. Artinya, 73 anggota dewan di Kebon Sirih menolak usulan PDIP dan PSI.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi menilai, hak interpelasi yang digulirkan oleh PDIP dan PSI tidak perlu diikuti. DPRD DKI sebaiknya fokus saja terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Lalu, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait.
"Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI,” ujar Desi di Jakarta, Jumat (27/8).
Senada, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menilai, masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi. Sebab, interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, dan hasil dari interpelasi itu memiliki konsekuensi hukum.