Upaya modernisasi alutsista memang perlu ditingkatkan. Namun, harus secara bertahap dari jangka pendek, menengah, dan panjang.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran modernisasi alutsista Rp1.700 triliun. Rencana tersebut tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang alat peralatan pertahanan dan keamanan itu bakal memperoleh anggarannya dari pinjaman luar negeri dan dialokasikan pada renstra 2020-2024.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, rencana modernisasi alutsista tersebut berlebihan dan tidak tepat, karena Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
Rencana itu dinilai semakin membebani masyarakat. "Penganggaran sebesar itu untuk sektor pertahanan pada saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakpedulian pemerintah atas nasib masyarakat yang sedang mengalami dampak serius akibat situasi pandemi," kata perwakilan koalisi sekaligus peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6).
Penganggaran dari pinjaman luar negeri tersebut bakal membuat hutang Indonesia semakin banyak. Padahal, menurut dia, kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan.
Dia mengungkapkan hingga Maret 2021, hutang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp6445,07 triliun. Karena itu, Koalisi menyebut, sikap Kemhan terkait skema hutan tak membebani APBN merupakan sesat pikir.