Anggota Komisi V DPR khawatir anggaran IKN baru membengkak

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengingatkan pemerintah, bahwa angka yang diperkirakan dalam rangka membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, berpotensi untuk melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal. Padahal, perekonomian Indonesia belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19. Sehingga RUU IKN dinilai Suryadi bukan sebagai agenda mendesak.

“Kami sudah melakukan kajian serta pendalaman terkait isu tersebut dan belum melihat adanya prioritas dan kepentingan untuk memindahkan ibu kota, ditambah dengan biaya anggaran yang tidak sedikit. Dalam kondisi saat ini, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas dan bukan yang lain,” ujar Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/10).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR ini menyoroti, angka Rp490 triliun barulah hitungan kebutuhan pemerintah. Namun, dalam realisasinya bisa menjadi dua kali lipat hingga tiga kali lipat. Suryadi mencontohkan, dalam proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya Rp60 triliun, akan tetapi kini realisasinya mencapai lebih dari Rp100 triliun.  

Makanya, ada baiknya agar naskah akademik tentang alasan untuk memindahkan ibu kota seharusnya dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik. Mengingat pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota dalam pembahasan internal pemerintah.

"Semua masyarakat tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta," kata dia.