Bansos dan jeritan publik saat pandemi kian memburuk
Pemerintah diminta memperbaiki akurasi data penerima bansos Covid-19 dan mempercepat penyalurannya.
Saat pemerintah mengumumkan beragam bantuan sosial (bansos) anyar era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal segera cair, Sutarno hanya bisa mengelus dada. Seperti sebelumnya, Sutarno meyakini namanya tak akan dicatat penerima bantuan.
"Biarlah enggak dapat (bansos). Rezeki sudah ada yang ngatur. Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur)," ungkap warga Karang Duren, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, itu saat berbincang dengan Alinea.id, Senin (26/7).
Meskipun bekerja serabutan dan pendapatannya tak tetap, Sutarno tak pernah mendapatkan beragam bansos yang diluncurkan pemerintah sejak awal pandemi Covid-19. Ia menduga namanya tak pernah dicatat sebagai penerima bantuan lantaran statusnya sebagai seorang transpuan.
Ia menuturkan status itu juga yang bikin ia kesulitan punya kartu tanda penduduk (KTP). "Biasanya gara-gara enggak punya KTP. Enggak pernah dapat bantuan dari mana pun. Saya sih, udahlah. Biarin aja. Yang penting, rezeki tiap hari ada dan sehat selalu," kata Sutarno.
Rafika, 27 tahun, mengungkapkan pengalaman serupa. Perempuan yang berprofesi sebagai pekerja lepas (freelance) bidang konten kreatif di Jakarta itu mengatakan tak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah sejak awal pandemi.