sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bansos dan jeritan publik saat pandemi kian memburuk

Pemerintah diminta memperbaiki akurasi data penerima bansos Covid-19 dan mempercepat penyalurannya.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Senin, 02 Agst 2021 06:27 WIB
Bansos dan jeritan publik saat pandemi kian memburuk

Saat pemerintah mengumumkan beragam bantuan sosial (bansos) anyar era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal segera cair, Sutarno hanya bisa mengelus dada. Seperti sebelumnya, Sutarno meyakini namanya tak akan dicatat penerima bantuan. 

"Biarlah enggak dapat (bansos). Rezeki sudah ada yang ngatur. Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur)," ungkap warga Karang Duren, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, itu saat berbincang dengan Alinea.id, Senin (26/7).

Meskipun bekerja serabutan dan pendapatannya tak tetap, Sutarno tak pernah mendapatkan beragam bansos yang diluncurkan pemerintah sejak awal pandemi Covid-19. Ia menduga namanya tak pernah dicatat sebagai penerima bantuan lantaran statusnya sebagai seorang transpuan. 

Ia menuturkan status itu juga yang bikin ia kesulitan punya kartu tanda penduduk (KTP). "Biasanya gara-gara enggak punya KTP. Enggak pernah dapat bantuan dari mana pun. Saya sih, udahlah. Biarin aja. Yang penting, rezeki tiap hari ada dan sehat selalu," kata Sutarno. 

Rafika, 27 tahun, mengungkapkan pengalaman serupa. Perempuan yang berprofesi sebagai pekerja lepas (freelance) bidang konten kreatif di Jakarta itu mengatakan tak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah sejak awal pandemi. 

"Jujur, saya enggak pernah dapat. Dulu, saya mikir pekerja freelance kayak saya bakal dapat. Tapi, ternyata enggak dapat. Padahal, ada yang gajinya Rp5 juta malah dapat," kata Rafika kepada Alinea.id, Selasa (27/7). 

Sejak awal pandemi, pemerintah telah menggelontorkan puluhan triliun rupiah untuk beragam program bansos. Selain yang telah ada, semisal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga merilis program Bantuan Sosial Tunai (BST), subsidi gaji, dan subsidi kuota internet bagi masyarakat yang terdampak pandemi. 

Pada era PPKM darurat yang kemudian kini berganti istilah jadi PPKM level 4, pemerintah memperpanjang program BST hingga Agustus 2021 dan berencana memperpanjang program subsidi upah. Selain itu, ada pula bansos berupa 10 kilogram beras yang dibagikan untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada periode Juli-Agustus. 

Sponsored

Beragam bansos itu, kata Rafika, tak satu pun pernah ia rasakan. Padahal, pendapatannya merosot drastis saat pandemi Covid-19. Saat PPKM darurat diberlakukan pada periode 3-20 Juli 2021, Rafika bahkan tak punya proyek yang tengah digarap. 

"Selama pandemi ini, proyekan saya macet semua. Saya cuma bisa mengandalkan tabungan saya yang sudah menipis untuk memenuhi keperluan sehari-hari," ucap Rafika. 

Nasib sedikit berbeda dialami Aminah (43) dan Anah (65). Kedua perempuan yang sehari-hari berjualan kopi dan minuman di Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, itu mengaku tak lagi menerima bansos sejak awal 2021.

Pada era PPKM darurat, nama keduanya juga tidak masuk dalam daftar penerima bansos yang dirilis RT/RW setempat. Padahal, menurut Anah, mereka sempat menerima aneka bansos dari pemerintah selama pandemi berlangsung tahun lalu.

Anah mengaku tidak paham kenapa nama dia dan Aminah tak masuk lagi dalam daftar penerima bansos. Pasalnya, kondisi perekonomian mereka malah cenderung memburuk pada tahun kedua pandemi. "Sekarang malah enggak dapat bansos," kata Anah. 

Presiden Joko Widodo mengunjungi petani di Desa Kanigoro, Kabupaten Malang, Jawa Timur, April 2021. /Foto Instagram @Jokowi

Jeritan publik di jagat maya 

Persoalan bansos juga jadi salah satu perhatian utama warganet. Hasil riset Alinea.id di Twitter, menemukan 122.125 ciakan soal bansos yang diunggah warganet pada periode 3-20 Juli 2021 atau pada era PPKM darurat. 

Sentimen negatif  mendominasi opini warganet Twitter atau sebanyak 57,8%. Sisanya ialah cuitan bernada positif (22,5%) dan netral (19,7%). Publik umumnya khawatir bansos dikorupsi dan tak mampu memenuhi kebutuhan selama PPKM. 

 

Hasil riset Alinea.id juga menunjukkan media rutin mengawal isu bansos. Selama PPKM darurat berlangsung, total ada 277.012 berita yang dipublikasi menyoal bansos. Topik bantuan sembako mendominasi dengan total 108.773 ekspos dari 7.860 media online

Bantuan langsung tunai (BLT) berada di urutan kedua yang paling banyak diberitakan, termasuk di antaranya soal BST, BLT dana desa, BLT usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan Kartu Prakerja, bantuan insentif tenaga kesehatan, dan subsidi upah pekerja swasta. 

Yang dipersoalkan media cenderung serupa. Pada isu bantuan sembako dan BLT, misalnya, media utamanya mengangkat sengkarut data penerima bansos, sosialisasi dari pemerintah yang tak maksimal, dan perkembangan kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. 

Persoalan lainnya yang paling banyak diungkap ialah terkait konflik kepentingan platform digital, kurasi materi pelatihan yang bermasalah, keterbatasan akses internet, serta kapasitas peladen (server) yang tidak memadai pada BLT Kartu Prakerja. 

Adapun pada bantuan listrik, media umumnya mempersoalkan tidak jelasnya tolok ukur menentukan pengguna 900 VA dan pengguna 450 VA yang berhak dapat subsidi, timpangnya ketersediaan sarana yang cukup untuk mengakses bantuan listrik dari pemerintah di berbagai wilayah, dan sosialisasi yang belum maksimal.

Presiden Jokowi menjadi influencer bansos yang paling banyak dikutip media selama PPKM darurat. Total ada 89.418 berita yang isinya merekam pernyataan Jokowi soal bansos. Di bawah Jokowi, ada eks Mensos Juliari Batubara (20.911), Ketua KPK Firli Bahuri (20.584), Menaker Ida Fauziah (20.130), dan Menkeu Sri Mulyani (17.177). 

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berkali-kali menegaskan agar penyaluran bansos dipercepat dengan menyederhanakan prosedur pencairan atau birokrasi. Jokowi juga kerap menegur para kepala daerah karena penyerapan anggaran bansos masih tergolong rendah. 

Adapun berbasis lokasi, pemberitaan mengenai masalah penyaluran bansos Covid-19 dominan di wilayah DKI Jakarta. Dari sekitar 42.291 berita yang isinya membahas bansos, mayoritas media mengulas perkembangan kasus korupsi yang menjerat eks Mensos Juliari. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan mengatakan bansos masih bermasalah pada akurasi data dan penyaluran. Dua isu itu, kata dia, harus segera diatasi pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kecil yang kian terpuruk.

"Jangan sampai kebutuhan masyarakat yang semakin mepet tidak dibarengi kecepatan bansos. Dana ada, namun kerja masih mengikuti kaidah yang biasanya maka pencairan lama. Padahal, situasi yang kita hadapi adalah situasi extraordinary," kata Satria kepada Alinea.id, Senin (26/7).

Satria menyebut kondisi pandemi tahun ini lebih buruk ketimbang tahun lalu. Selain lapangan pekerjaan kian sempit dan pemutusan hubungan kerja yang terus terjadi, masyarakat yang bekerja di sektor informal juga kesulitan mencari nafkah lantaran mobilitasnya dibatasi. Di sisi lain, tabungan mereka juga kian menipis. 

"Saya pikir selain diperluas, bansos juga dipikirkan soal besarannya mengingat PPKM juga membuat banyak orang merugi dan besaran yang mereka terima tidak sebanding dengan pendapatan jualan ketika normal atau sesuai standar hidup layak," kata Satria 

Supaya tepat sasaran, Satria menyarankan agar pemerintah mengadopsi metode lacak kontak penularan Covid-19 dalam penyaluran bansos. Kemenaker, misalnya, harus aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat kerja supaya mendapat data calon penerima bansos baru, semisal mereka yang terkena PHK pada tahun kedua pandemi. 

Ia juga mengusulkan agar Jokowi membentuk satuan kerja khusus untuk mengkoordinasi dan mengawasi penyaluran bansos. Langkah itu juga dimaksudkan untuk menyederhanakan birokrasi penyaluran bansos dan meminimalisasi potensi korupsi. 

"Dengan demikian, proses birokrasi yang selayaknya terjadi dipotong. Meskipun tidak taat struktural, namun secara fungsional mungkin dapat lebih tepat sasaran. Apalagi, mengingat saat ini situasinya darurat, maka langkah-langkah harus diambil juga harus extraordinary," jelas dia. 

Ilustrasi penerima bansos Covid-19. /Foto Instagram @KemensosRI

Tingkatkan akurasi data

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan sudah memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Mensos Tri Rismaharini supaya penyaluran bansos lebih tepat sasaran. 

Pertama, KPK menyarankan Kemensos menggabungkan tiga basis data bantuan sosial, yakni data PKH, BPNT, dan BST. "Sebab data kalau digabung jadi satu, pasti ada yang dobel-dobel. Nah, kami minta supaya yang dobel dihapus," kata Pahala kepada Alinea.id, Selasa (27/7). 

Kedua, KPK merekomendasikan agar data bansos dipadukan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Risikonya, masyarakat yang tidak punya nomor induk kependudukan (NIK) dipastikan tidak dapat bansos. 

"Cara ini untuk memastikan manusianya ada apa enggak. Kalau enggak salah ada sekitar 21 juta penduduk yang enggak punya NIK. Kami sarankan bekukan saja data 21 juta penduduk itu," kata Pahala.

Ketiga, Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah memverifikasi data masyarakat miskin. Terakhir, KPK menyarankan Kemensos untuk memberikan bantuan secara tunai dan menghentikan bantuan dalam bentuk paket. Pasalnya, bantuan berbentuk paket rawan dikorupsi. 

Pahala mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi itu sebelumnya juga telah disampaikan kepada eks Mensos Juliari. Namun, rekomendasi-rekomendasi itu tak digubris. "Kami dari awal sudah memperingatkan (potensi korupsi bansos)," kata dia. 

Infografik Alinea.id/Faza Tazkia U

Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan penyaluran bansos juga turut menjadi perhatian lembaganya. Menurut Indraza, ada beragam persoalan pada bansos Covid-19 yang potensial berujung pada malaadministrasi. 

"Ombudsman sedang mendalami, mulai hal terkait dengan peraturan, proses pendataan, penentuan sasaran penerima, bentuk serta jumlah bansos, mekanisme penyaluran, kendala yang dihadapi serta mekanisme pengelolaan pengaduan di instansi terkait," kata Indraza kepada Alinea.id, Senin (26/7).

Meski begitu, Indraza belum bisa mengungkapkan temuan Ombudsman ihwal bansos. Ia mengatakan lembaganya masih terus mengumpulkan data dan laporan dari masyarakat. "Tapi, semua itu bertujuan untuk mendorong adanya perbaikan dan penyelesaian permasalahan," imbuh dia. 

Alinea.id berupaya meminta tanggapan Kemensos ihwal langkah-langkah Kemensos untuk menuntaskan persoalan-persoalan klasik dalam penyaluran bansos, mulai dari sengkarut data dan potensi korupsi. Namun, pihak Kemensos belum menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Berita Lainnya