Saat Belanda kirim pegawai dan buang kaum pergerakan ke Papua

Seperti biasa, sorotan kamera mengabadikan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang marah-marah. Kali ini, yang disemprot adalah pimpinan dan staf di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dikumpulkan di lapangan.

Mulanya, pada Selasa (13/9), Risma mengunjungi BRSPDSN Wyata Guna untuk melihat dapur umum Kementerian Sosial (Kemensos), yang menyiapkan makanan selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Namun, ia geram lantaran dapur umum itu tak siap karena kekurangan peralatan memasak dan personel.

Sikap Risma untuk mendisiplinkan anak buahnya tak salah. Gaya seperti itu sudah ia tunjukan sejak dirinya menjadi Wali Kota Surabaya. Namun, yang menjadi sorotan adalah pernyataannya yang dianggap diskriminatif.

“Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua,” kata Risma bersungut-sungut.

Pada masa kolonial, Belanda pun mengirim pegawai negeri atau ambtenaar ke Papua. Tapi bukan pegawai buangan yang tak bisa kerja apa-apa, melainkan mereka yang terdidik.