Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera menangani secara serius penemuan jenazah warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan situasi berjalan cepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat.
Wamendagri Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026), sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret merespons situasi yang berkembang di Intan Jaya. "Masyarakat meminta untuk segera melakukan penanganan. Jadi kami sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan pemerintah daerah, dalam hal ini Forkopimda, untuk segera melakukan penanganan," ujar Ribka.
Ia menjelaskan, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. "Jadi segera secara serius untuk melakukan penanganan. Baik itu penanganan dalam bentuk pelayanan sosialnya maupun juga mungkin dari sisi keamanan, investigasi, minta untuk pihak kepolisian misalnya untuk melakukan investigasi," ujar Ribka.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai arahan Wamendagri sudah tepat karena pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan di lapangan.
"Apa yang diarahkan oleh Wakil Menteri itu sudah tepat sebab pemerintah daerah harus hadir, segera melakukan koordinasi dengan aparat keamanan serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat dan objektif," ujar Yohanes, Senin (6/7).
Menurut Yohanes, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proses penanganan berjalan efektif sekaligus mampu menjaga stabilitas wilayah.
Ia menambahkan bahwa kehadiran negara dalam situasi seperti ini juga harus diwujudkan melalui keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Pelayanan publik tidak boleh terhenti sebab negara harus hadir untuk pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi, dan bantuan sosial. Hal itu merupakan bagian terpenting dalam menjaga rasa aman dan stabilitas di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Wamendagri yang meminta pemerintah daerah memastikan pelayanan sosial kepada masyarakat tetap berjalan di tengah proses penanganan dan investigasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses pengungkapan fakta diserahkan kepada aparat yang berwenang, sehingga masyarakat diimbau tidak berspekulasi maupun terprovokasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penanganan di Intan Jaya dapat berlangsung secara cepat, objektif, dan akuntabel, sekaligus menjaga keamanan, stabilitas, dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat Papua.
