Belanja BBM di Sekretariat DPRD melebihi ketentuan

Kelebihan belanja bahan bakar minyak dinas operasional/kendaraan dinas jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten. Temuan tersebut mencuat dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. 

BPK Perwakilan Banten menemukan belanja bahan bakar melebihi ketentuan sebesar Rp405.777.600. Diketahui, Sekretariat DPRD Provinsi Banten telah merealisasikan belanja bahan bakar minyak/gas pada kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran Rp1.022.931.200 dengan tolak ukur penyediaan kebutuhan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Sekretariat DPRD. 

BBM tersebut digunakan untuk kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas pimpinan DPRD, pejabat eselon dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Banten.

Penerimaan bantuan bahan bakar minyak/gas setiap bulan dilakukan sesuai permintaan. Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan peminjaman yang terkait dengan orang yang mendapat pinjaman kendaraan dinas/operasional lebih dari satu kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian bantuan BBM setiap bulannya. 

Hasil pemeriksa buku kas umum, serta tanda terima, uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja BBM kepada satu pejabat eselon II, empat pejabat eselon III, 12 pejabat eselon IV dan 24 pejabat fungsional di sekretariat DPRD diketahui bahwa personil tersebut mendapatkan kupon BBM dengan volume BBM melebihi ketentuan dalam peraturan gubernur senilai Rp405.777.600.