PPATK turut lacak uang BTS Rp40 M kepada Achsanul Qosasi
Uang itu serahkan Irwan Hermawan, melalui orang kepercayaannya, Windi Purnama, di sebuah hotel pada 19 Juli 2022.
Achsanul perpanjang daftar pejabat BPK di kubangan korupsi
Kejagung telah menetapkan anggota III BPK, Achsanul Qosasi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G karena menerima Rp40 miliar.
Korupsi BTS: Kejagung tunggu izin Jokowi periksa Achsanul Qosasi
Anggota III BPK, Achsanul Qosasi disebut-sebut menerima Rp40 miliar melalui perantara, Sadikin Rusli, dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.
Kejagung didorong periksa pejabat BPK penerima uang BTS Rp40 M
Kerugian negara ditaksir mencapai Rp8 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo.
Kejagung diminta dalami peran oknum BPK dalam korupsi BTS 4G
Oknum BPK disebut-sebut turut menerima uang Rp40 miliar dari kontraktor proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.
Oknum BPK disebut terlibat korupsi BTS, apa motifnya?
Berdasarkan keterangan seorang terdakwa dalam persidangan, oknum BPK diberikan Rp40 miliar.
Makelar uang suap BTS 4G kepada BPK jadi tersangka
Sadikin Rusli disebut-sebut menjadi makelar pemberian uang Rp40 miliar dari pemenang tender kepada oknum BPK.
Program gagal, Kang TB minta BPK audit food estate Kemhan
"Tujuan food estate itu, menurut hemat saya, bagus. Tetapi, pada pelaksanaanya tidak bagus, terutama yang ada di Kemhan."
BPK puji BRIN yang bisa konsolidasi aset 5 entitas kurang setahun
"Penyatuan 5 kementerian/lembaga (K/L) ini bukan perkara mudah. Konsolidasi yang dilakukan Kepala BRIN wajib kita apresiasi."
Pertemuan AAC ke-48, BPK dorong audit Sekretariat ASEAN
Pertemuan AAC diikuti 10 negara anggota ASEAN dan Timor Leste yang hadir sebagai observer.
BPK temukan 6 masalah laporan keuangan Kemenkes 2022
Seluruh temuan harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari sejak menerima LHP.
"Rekomendasi audit BPK atas BRIN, seperti jeruk makan jeruk..."
Salah satu rekomendasi BPK atas audit BRIN meminta Kepala BRIN berkoordinasi dengan Dewan Pengarah. Mestinya rekomendasinya lebih tegas.
Kepala BRIN bantah tak kelola aset LBM Eijkman sesuai ketentuan
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, mengklaim, mengelola aset tetap eks LBM Eijkman dengan baik. Klaim ini berbeda dari temuan BPK.
Eks Kepala LBM Eijkman: Yang kita khawatirkan betul terjadi
Pengelolaan aset eks Lembaga Biologi Molekuker Eijkman oleh BRIN amburadul. Puluhan unit alat miliaran rupiah terancam hilang.
BPK: Laporan Keuangan Kemkominfo 2022 peroleh opini WDP
BPK berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar selanjutnya seluruh kementerian lembaga dapat memperoleh opini WTP.
Jokowi: Opini WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban
Uang rakyat dalam APBN dan APBD, kata presiden, harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.
BPK beberkan permasalahan dalam keuangan negara, tidak jauh dari BUMN
Sebagai entitas, penyetoran uang maupun aset telah dilakukan selama proses pemeriksaan. Nilainya mencapai Rp577,69 miliar.
Opini WTP ke pemerintah, BPK temukan masalah dalam ibadah haji
Hal ini disampaikan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (20/6).
LHP 2022, BPK beri opini WDP kepada Kominfo
Sementara itu, kementerian/lembaga (K/L) lainnya mendapatkan opini WTP dari BPK.
BPK: Penyatuan 70.000-an aset ke BRIN tak mudah
Seluruh aset BRIN berasal dari gabungan 5 entitas.
DPR perpanjang masa pembahasan RUU MK hingga Narkotika
Dalam rapat paripurna tersebut, DPR juga mengesahkan Slamet Edy Purnomo sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023-2028.
Pemkab Mojokerto raih opini WTP 9 kali berturut-turut
Pemkab Mojokerto kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dinilai akuntabel kelola APBD 2022, Pemko Padang raih Opini WTP
Pemko Padang berkomitmen mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dengan asas akuntabilitas.
Dugaan korupsi di Antam, KPK periksa Dirut PT Loco Montrado
Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bekas Direktur Utama PT Antam, Tato Miraza.
BPK temukan pengelolaan pendapatan dan aset BRIN bermasalah
Temuan itu tercantum dalam LHP dengan Tujuan Tertentu oleh BPK atas anggaran BRIN 2021-2022.
