Berikan PMN untuk BUMN, pemerintah disebut tak punya nurani

Pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Foto Antara/Aprillio Akbar

Pemberian anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 tak memiliki nurani.

Apalagi kalau uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas.

Politikus PKS, Mulyanto menyatakan, pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Pemerintah seperti tidak punya sense of crisis. Tidak bisa menyusun skala prioritas menanggulangi pandemi ini. Hari ini, rakyat banyak yang sulit menghadapi pandemi. Pemerintah malah mau gelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk BUMN," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (16/7).

Mulyanto menegaskan, meskipun statusnya sebagai penyertaan modal negara (PMN), namun tetap saja kebijakan tersebut tidak pantas dilakukan saat rakyat masih membutuhkan banyak bantuan. 

Mestinya, kata dia, berbagai sumber daya finansial negara diarahkan untuk membantu masyarakat yang tengah menderita baik secara kesehatan maupun ekonomi seperti sekarang ini. "Sekarang ini yang mendesak adalah anggaran untuk program bantuan langsung masyarakat yang tengah menjalankan PPKM darurat, insentif tenaga kesehatan, penyediaan obat, vitamin, vaksin gratis, dukungan gas oksigen medis, dan lain-lain," ujar dia.