BNPB minta agar Pemkab Pandeglang bentuk posko darurat bencana

Diharapkan seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.

Kepala BNPB Suharyanto (kiri) dan Bupati Pandeglang Irna Narulita (kanan) dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempabumi M 6,6 Banten di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1/2022). Foto humas BNPB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pendataan dampak gempa bumi magnitudo 6,6 mulai kerusakan bangunan, jumlah warga terdampak, kebutuhan dasar warga terdampak dan hal lain agar segera diselesaikan dan dimutakhirkan dengan baik, agar percepatan penanganan darurat dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran.

“Segera dari pemeritah daerah mohon terus melaksanakan pendataan lebih lanjut. Apakah dari ribuan rumah ini ada yang belum terlaporkan, kemudian adanya yang luka berat luka ringan ini masih ada atau tidak” jelas Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/1).

Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta agar posko darurat bencana segera dibentuk. Melalui posko itu, diharapkan seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.

Di samping itu, Suharyanto menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan darurat.

“Terutama segera dirikan posko. Nanti kami akan dampingi terus dari BNPB,” kata Suharyanto.