BPIP kritik MUI: Indonesia bukan negara agama

Tidak ada yang salah dengan kebiasaan para pejabat membuka acara menggunakan salam semua agama. 

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin memberi salam usai pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10). /Antara Foto

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Haryono mengkritik imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang isinya melarang penggunaan salam berbagai agama dalam sambutan pejabat negara. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan kebiasaan para pejabat membuka acara menggunakan salam lintas agama. 

"Pejabat negara sebenarnya mengucapkan salam (lintas agama) itu tidak masalah karena itu bagian dari membangun toleransi keberagaman yang ada di Indonesia," tutur Haryono kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/11). 

Sebelumnya, Ketua MUI Jatim Abdusshomad Buchori menyebut kebiasaan para pejabat membuka acara resmi dengan salam lintas agama keliru. Menurut dia, hal itu sama saja artinya dengan mencampuradukan semua agama. Karena itu, ia mengimbau kebiasaan tersebut dihentikan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat Anwar Abbas mengatakan MUI pusat mendukung imbauan tersebut. Menurut Anwar, imbauan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di Alquran dan hadis.

"Ini juga tidak berarti MUI Jatim intoleransi karena memang setiap agama memiliki ajaran dan sistem kepercayaan masing-masing. Kalau pemimpinnya Islam, memang tidak boleh," kata Anwar.