Pernyataan Hendropriyono soal darurat sipil dinilai tak berdasar
Wacana darurat sipil yang diterapkan berlatar peristiwa Wiranto justru akan membuat Presiden sebagai diktator.
Wacana penerapan darurat sipil dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendropriyono mendapat kritik dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI). TIDI menilai, mengaktifkan darurat sipil justru lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang diterima.
Direktur Eksekutif TIDI Arya Sandhiyudha mengatakan, peristiwa penusukan yang menimpa Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebaiknya dituntaskan dengan penegakan hukum. Bukan malah mempertimbangkan kemungkinan penerapan kondisi darurat sipil.
Sebelumnya, Hendropriyono menilai ada motif lain dari penyerangan terhadap Wiranto. Bukan sekadar aksi terorisme tapi juga mengandung motif politik.
Berkaca pada kondisi bangsa saat ini yang menurut Hendropriyono saat demo yang ditunggangi, maka penyerangan terhadap Wiranto harus diwaspadai oleh pemerintah. Hendropriyono mendorong pemerintah memberlakukan darurat sipil. Sebab, ia khawatir aksi massa sewaktu-waktu dapat kembali rusuh.
Bagi Arya, konsekuensi menerapkan darurat sipil sangat berat. Justru penerapan darurat sipil melahirkan rezim baru apabila pertimbangannya karena peristiwa yang menimpa Menkopolhukam Wiranto.