Data tak tersedia, LKPP luncurkan Bela

Tidak tersedianya data pengadaan barang/jasa di bawah Rp200 juta membuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan aplikasi belanja langsung atau Bela. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, mengatakan, data tak ada karena nihil yang melapor meski pihaknya telah mewajibkan.

Menurut Roni, pemantauan pengadaan barang di bawah Rp200 juta perlu dilakukan. Meskipun, nilai per paketnya terkesan kecil, tapi bila diakumulasikan jumlahnya fantastis.

"Ada satu juta paket (pengadaan langsung), nilainya Rp179 triliun. Realisasinya datanya tidak ada karena tidak ada kewajiban mereka melapor walaupun dalam aplikasi kami mewajibkan melapor," ujarnya dalam diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Jumat (7/5).

Menurutnya, ketiadaan data terjadi juga pada metode pengadaan penunjukkan langsung. Kondisi itu, berbeda dengan mekanisme pengadaan melalui tender, tender cepat, dan seleksi yang datanya tersedia di LKPP.

Roni menambahkan, pengadaan langsung yang datanya tidak tercatat umumnya untuk operasional, seperti alat tulis kantor, transportasi, konsumsi dan cetakan.