BPK: Laporan Keuangan Kemkominfo 2022 peroleh opini WDP
BPK berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar selanjutnya seluruh kementerian lembaga dapat memperoleh opini WTP.
Gaet investor, pemerintah rilis 4 peraturan skema KPBU IKN Nusantara
Regulasi yang diterbitkan dicetuskan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan LKPP.
Jokowi lantik Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP
Kepala LKPP sebelumnya diisi Abdullah Azwar Anas, yang kini dipercaya menjadi Menpan RB.
LKPP bekukan 13.600 produk impor E-katalog pemerintah
Presiden Jokowi juga menugaskan jajarannya untuk mempercepat digitalisasi pengadaan barang jasa.
Tingkatkan peluang usaha, UMKM didorong bergabung ke e-katalog LKPP
Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 1 juta pelaku UMKM masuk dalam e-katalog LKPP hingga akhir 2022.
Menkominfo berikan dukungan aplikasi, bandwidth dan pusat data kepada LKPP
Ekosistem digital harus dimanfaatkan secara maksimal dalam keberpihakan untuk produk-produk dalam negeri.
Realisasi belanja usaha kecil rendah, pemerintah beber hambatan
UMKM belum menguasai aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Data tak tersedia, LKPP luncurkan Bela
Menurut Roni, pemantauan pengadaan barang di bawah Rp200 juta perlu dilakukan.
Strategi Sri Mulyani atasi banjir catatan BPK pada LKPP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK.
BPK temukan 13 masalah di laporan keuangan pemerintah
Masalah yang ditemukan BPK mulai dari kewajiban pemerintah terkait PT Jiwasraya hingga transaksi impor yang dibebaskan PPN dan PPh.
Membuka peluang UMKM dalam pasar barang dan jasa pemerintah
Peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap tersandung sejumlah persyaratan.
Perppu Penanganan Covid-19 buka peluang terjadinya korupsi
Pasalnya, pengadaan barang/jasa terkait penanganan Covid-19 tak dianggap kerugian negara dan bebas dari jerat hukum.
6 proyek pengadaan tanpa lelang, Kejagung pastikan sesuai aturan
Kejaksaan Agung memastikan keenam proyek tersebut dilakukan sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
BPK sematkan Laporan Keuangan Pemerintah wajar tanpa pengecualian
Atas hasil pemeriksaan dari 86 laporan keuangan sejumlah kementerian dan kelembagaan, BPK sematkan opini wajar tanpa pengecualian.