Dijaga 32.000 personel, pengamanan sidang MK beda dengan aksi 22 Mei

Aparat keamanan akan melakukan penjagaan ketat selama pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan, skema yang dilakukan berbeda dengan pengamanan saat aksi 22 Mei lalu.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena kita tidak membuat suatu rencana pengamanan seperti tanggal 21-22 Mei dengan menutup jalan sepenuhnya. Itu rencana awal, tapi kita lihat situasi yang berkembang," kata Asep di Gedung Humas Polri, Jakarta, Rabu (12/6).

Menurutnya, aparat keamanan akan bersiaga sejak sidang perdana pada 14 Juni nanti. Para personel yang dikerahkan, akan bersiaga melakukan pengamanan hingga masa sidang berakhir pada 28 Juni mendatang.

"32.000 personel dikerahkan, gabungan Polri dan TNI, serta aparat terkait, seperti Pemda dan Dinas Kesehatan," kata Asep.

Selain para personel yang bertugas di Jakarta, pengamanan sidang MK juga melibatkan para personel di daerah. Polda Jawa Timur mengirimkan 1.200 personel untuk membantu pengamanan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, para personel tersebut terdiri dari 700 personel Brimob dan sisanya personel Sabhara.