Pakar: Perppu Ciptaker jadi solusi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto dalam webinar menyampaikan, masalah ciptaker memerlukan perhatian serius.
Dasco bantah DPR tidak patuh pada putusan MK soal penentuan dapil
DPR dinilai hanya memilih salah satu dari empat alternatif yang ditawarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komnas HAM: Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan keputusan MK
Karakteristik perppu justru meniadakan partisipasi publik yang bermakna, karena penerbitannya menjadi kewenangan subjektif presiden.
Jimly Asshiddiqie minta MK tolak sistem pemilu proporsional tertutup
Kalau mau ada perubahan aturan termasuk melalui putusan MK, kata Jimly Asshiddiqie, seharusnya diberlakukan untuk pemilu pasca-2024.
Delapan fraksi di Senayan desak MK tolak sistem proporsional tertutup
Desakan terhadap Mahkamah Konstitusi itu diajukan tanpa PDIP.
PSI nilai MK layak mentahkan sistem proporsional tertutup Pemilu 2024
DPR dinilai sebagai pihak yang layak menampung aspirasi masyarakat sebagai indikasi keadaan politik, sosial, dan budaya bukan uji materi.
PSI ajukan jadi pihak terkait tolak proporsional tertutup ke MK
PSI sejak awal dengan tegas menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu.
Dewas KPK terima 96 aduan masyarakat sepanjang 2022
Dewas KPK juga menerima 1.861 laporan dari KPK sepanjang 2022 terkait pemberitahuan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
Survei: Masyarakat ingin Pileg 2024 tetap gunakan proporsional terbuka
Yang memilih pernyataan kedua, yakni agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sebesar 63,0%.
Politikus PKB yakin MK tolak gugatan UU Pemilu
Para penggugat dinilai tak paham soal kepemiluan. Hal itu terlihat dari gugatan yang disampaikan yang dinilainya tak masuk akal.
MK diharapkan melibatkan parpol dalam gugatan UU Pemilu
Pelibatan itu sebagai upaya mempertahankan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Tolak proporsional tertutup, dua kader NasDem daftar ke MK sebagai pihak terkait
Pendaftaran diwakili oleh Wakil Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim dan Sekretaris DPW Partai NasDem, Wibi Andrino.
DPP Nasdem kirim surat ke MK minta cabut pemohon uji materi UU Pemilu
Yuwono bukan lagi kader atau anggota Partai Nasdem sehingga tidak mewakili sikap partai.
Polemik Perppu Cipta Kerja dianggap wajar oleh Jokowi
Bagi Jokowi, yang terpenting ialah semua kebijakan dan regulasi yang diterbitkan bisa dijelaskan.
Politikus PKS sebut Perppu Cipta Kerja inkonsisten dengan putusan MK
Kurniasih mengingatkan, selain bermasalah pada sisi subtansi, proses pembentukan UU Cipta Kerja juga bermasalah.
Mewujudkan dapil yang adil di bawah KPU usai ketuk palu MK
Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) penyusunan dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi berada dalam kewenangan KPU.
Keluarkan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah disebut gagal paham putusan MK
Alih-alih mengerjakan PR untuk memperbaikinya UU Cipta Kerja, pemerintah justru mengeluarkan Perppu.
Fraksi PAN harap MK tidak membatalkan keputusan hakim sebelumnya soal sistem proposional tertutup
Dalam konteks pengujian UU pemilu di MK, kelihatannya ada beberapa isu strategis lain yang tidak dikabulkan oleh MK.
Jimly Asshiddiqie: Pengesahan RKUHP seharusnya bikin Indonesia bangga
KUHP menjadikan Indonesia yang memiliki undang-undang karya sendri, bukan warisan Belanda.
KUHP disahkan, DPR dorong masyarakat gugat ke MK
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memahami ada masyarakat yang tidak setuju pengesahan RUU KUHP jadi UU.
Menkumham persilakan masyarakat gugat RKUHP ke MK
RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 15 Desember 2022.
Tak puas dengan RKUHP, masyarakat diminta gugat ke MK
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui masih ada pasal-pasal kontroversial di dalam RKUHP yang akan disahkan.
DPR sebut pencopotan hakim MK Aswanto sudah sah
Pencopotan Aswanto dari hakim MK sudah melalui mekanisme di DPR yang menjalankan fungsi pengawasan.
Kata Mensesneg Pratikno terkait polemik pengangkatan hakim konstitusi baru
Presiden Joko Widodo (Widodo) tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah keputusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara yang lainnya.
Guntur Hamzah jadi hakim konstitusi, DPR dan Presiden renggut kemerdekaan MK
Presiden Jokowi akhirnya melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan hakim konstitusi Aswanto yang dicopot DPR pada September lalu.
