Disebut tak transparan, Anies: Itu penggiringan opini
Anies Baswedan membantah tidak transparan dan memastikan akan mengunggah data anggaran KUA-PPAS.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Pemprov DKI Jakarta tidak transparan terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Hal ini lantaran Pemprov DKI tak kunjung mengunggah data anggaran KUA-PPAS.
"Itu sih membangun opini saja dibilang enggak transparan. Sudahlah, itu penggiringan opini yang enggak sehat," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10).
Dia memastikan data anggaran KUA-PPAS 2020 akan diunggah oleh Pemprov DKI. Hanya saja, dia menyerahkan waktu pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Dia menjelaskan, aggaran DKI 2020 masih dalam proses pembahasan untuk penyesuaian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dilakukan sebelum diserahkan pada DPRD DKI Jakarta, agar program prioritas tetap berjalan.
Penyesuaian yang dimaksud, kata dia, dilakukan karena asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami penyesuaian. Anies berharap, pimpinan DPRD yang baru dilantikan hari ini, dapat mengebut pembahasan alat kelengkapan dewan agar pembahasan RAPBD 2020 juga dapat segera dikerjakan sebelum 30 November 2019.