Dituduh Anti-Nasionalisme, jurnalis Vietnam divonis penjara 9 Tahun

Situasi yang bertentangan karena Vietnam telah mencanangkan reformasi ekonomi dan peningkatan keterbukaan terhadap perubahan sosial.

Pham Doan Trang. foto Istimewa

Jurnalis sekaligus aktivis perempuan Vietnam, Pham Doan Trang divonis penjara sembilan tahun pada Selasa (14/12) lantaran dituduh melakukan aktivitas anti nasionalisme seperti disebutkan oleh seorang pengacara dan media pemerintah. Pham Doan Trang sebelumnya pernah mendiseminasikan materi tentang hak asasi manusia dan dugaan kebrutalan polisi di Vietnam. Akibatnya dia dihukum karena dianggap melakukan propaganda melawan negara. Kasus ini pun menarik perhatian kelompok hak asasi manusia di seluruh dunia.

Trang, 43 tahun, sebelumnya ditahan beberapa jam setelah dialog tahunan hak asasi manusia AS-Vietnam pada Oktober tahun lalu, penangkapan yang menurut Kedutaan AS dan sejumlah negara dapat berdampak pada kebebasan berekspresi.

Dikutip dari Reuters, Rabu (15/12) Partai Komunis Vietnam sebagai penguasa tunggal telah melakukan sensor ketat terhadap media dan tidak pernah menoleransi kritik. Situasi yang bertentangan karena Vietnam telah mencanangkan reformasi ekonomi dan peningkatan keterbukaan terhadap perubahan sosial. Reuters mencoba menghubungi pengadilan untuk meminta konfirmasi putusan namun tidak menemukan jawaban.

"Periode itu adalah hukuman yang sangat panjang, mendekati hukuman maksimum untuk kegiatan semacam itu," kata salah satu pengacara Trang, Nguyen Van Mieng. Saat ini Trang tidak mengaku bersalah di persidangan dan mereka akan bertemu nanti untuk membahas kemungkinan banding. Dang Dinh Manh, anggota lain dari tim hukumnya, mengatakan hukuman sembilan tahun itu berat. Walau demikian, para hakim bersikeras bahwa kegiatan Trang masuk dalam kategori berbahaya bagi masyarakat dan pemerintah.

Amerika Serikat mengutuk hukuman tersebut dan meminta pemerintah untuk membebaskan Trang."Kami juga mendesak pemerintah untuk memastikan hukum dan tindakannya konsisten dengan ketentuan hak asasi manusia dari Konstitusi Vietnam dan kewajiban dan komitmen internasional Vietnam," kata Departemen Luar Negeri AS.