Pemprov DKI diminta perbaiki koordinasi dengan Kementerian PUPR atasi banjir
Kemenkeu beri pinjaman ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 4,5 triliun.
Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp4,5 triliun. Sebanyak Rp 1,7 triliun di antaranya dikhususkan untuk program penanganan banjir.
Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk memperbaiki koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alasannya, agar penanganan banjir dapat berjalan secara optimal.
“Dengan adanya pinjaman dari Kementerian Keuangan ini, saya berharap Pemprov DKI bisa bekerja lebih cepat dan taktis. Jangan sampai rakyat menjadi korban akibat lambatnya pemerintah bekerja,” kata anggota DPRD DKI fraksi PSI, Justin Adrian Untayana di Jakarta, Selasa (18/8).
Justin menjelaskan, sudah tiga tahun sejak 2018-2020 kegiatan normalisasi sungai mandek. Kata dia, hal itu karena Pemprov DKI tidak kunjung melakukan pembebasan lahan.
Rinciannya, anggaran sebesar Rp1,7 triliun tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan polder sebesar Rp183,3 miliar, pengadaan lahan untuk pembangunan waduk Rp229,2 miliar, pengadaan lahan untuk normalisasi sungai Rp552 miliar, perencanaan pembangunan tanggul pengaman pantai Rp5 miliar, pembangunan drainase vertikal Rp750 miliar, dan sistem informasi banjir Rp1,6 miliar.