DPD minta pemerintah perhatikan nasib pengusaha travel umrah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah memperhatikan kondisi pengusaha travel umrah yang ikut terdampak pandemi Covid-19 sejak awal. La Nyalla mengusulkan agar pengusaha travel umrah mendapat insentif, sebab sektor ini termasuk yang paling awal terdampak dan total berhenti beraktivitas.

Merujuk data dari sejumlah asosiasi travel umrah, aktivitas pengiriman jamaah umrah berhenti sejak awal Maret 2020. Padahal, saat itu semua aktivitas masih normal di Indonesia. Namun Arab Saudi sudah menutup diri sehingga umrah tidak bisa dilakukan.

"Para pengusaha travel umrah sudah terdampak lama oleh pandemi, pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada mereka," kata La Nyalla dalam keterangannya, Kamis (12/8).

Menurut La Nyalla, sektor ini seharusnya mendapat perlakuan seperti UMKM dan pelaku industri pariwisata yang telah mendapat stimulus agar beban mereka lebih ringan. "Pelaku usaha travel umrah perlu juga  mendapat insentif. Karena dampak yang mereka rasakan sangat luar biasa. Apalagi yang saya dengar dari sejumlah asosiasi, mereka sampai saat ini belum mendapatkan apa pun, baik subsidi, stimulus, atau insentif,” jelas Dewan Pembina Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) ini.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) sebelumnya mengaku telah mengirim surat sejak 1,5 tahun lalu ke pemerintah untuk diperhatikan. Namun hingga saat ini surat tersebut belum juga mendapatkan tanggapan.  Untuk itu, La Nyalla mengingatkan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan segera berinisiatif membuat kebijakan. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi masih belum mengizinkan jemaah dari Indonesia untuk beribadah umrah dan haji.