DPR dorong pemerintah bentuk crisis center coronavirus
Crisis center dinilai penting untuk meyakinkan masyarakat dan investor bahwa pemerintah menangani coronavirus secara serius.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membentuk crisis center coronavirus. Hal ini menyusul pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo ihwal dua WNI positif terpapar virus dengan nama resmi COVID-19 tersebut.
Menurut Dasco, crisis center perlu dibentuk bukan untuk membuat masyarakat panik dan investor menjauh. Sebaliknya, pembentukan crisis center penting dilakukan untuk meyakinkan masyarakat dan investor bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan memiliki langkah penanganan coronavirus yang serius.
"Justru untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah juga punya langkah untuk mencegah tersebar corona, dan meyakinkan juga pada investor luar negeri dan pelaku ekonomi bahwa pemerintah tidak tinggal diam saja untuk melindungi negara dan rakyat Indonesia terhadap corona," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/3).
Dasco menyarankan agar crisis center ini berada di bawah kendali Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Dari sini, lembaga dan kementerian terkait bersinergi untuk menangani penyebaran virus pneumonia varian baru tersebut.
Politikus Gerindra itu mengatakan, crisis center nantinya harus mengeluarkan instruksi terkait penanganan penyebaran coronavirus. Hal ini termasuk pemantauan virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, hingga ke pelosok negeri. Bagian ini, kata dia, dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.