Survei SMRC: Hanya 26% warga yang tahu RUU Cipta Kerja
52% mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja pada Agustus 2020.
Perpres perubahan Kartu Prakerja, PKS: Lebih baik dihentikan
Lebih baik skema pelatihan diubah menjadi skema murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK.
Rapat Paripurna DPR, PDIP minta tak perlu panik soal RUU HIP
RUU HIP nyatanya telah melewati persetujuan fraksi-fraksi di DPR.
Ribuan orang ikuti Sidang Rakyat, tuntut batalkan UU Minerba
UU Minerba dinilai untungkan raksasa pertambangan di balik oligarki rezim Jokowi.
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi
Serangkaian kebijakan pemerintahan Jokowi pada era pandemi Covid-19 dianggap merusak tatanan demokrasi.
PKS dan Demokrat serang Jokowi karena menaikkan lagi iuran BPJS
Penerbitan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang berisi kenaikan iuran BPJS dinilai bertentangan dengan keputusan MA.
Jadi UU, Perppu Covid-19 akan hadapi gugatan baru
Materi gugatan akan sama, yaitu permohonan pembatalan pasal 27 dalam UU yang berasal dari Perppu Covid-19.
Kemenag kaji relaksasi operasional rumah ibadah di tengah pandemi
Opsi tersebut masih akan diajukan kepada Presiden Jokowi dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Bukan cuma klaster ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja harus ditunda seluruhnya
RUU Cipta Kerja juga dinilai tidak selaras dengan janji pemerintahan Joko Widodo yang akan melaksanakan reforma agraria.
Eks anggota DPR I Nyoman Dhamantra dituntut 10 tahun penjara
Jaksa juga menuntut eks politikus PDI Perjuangan itu dicabut hak politiknya selama lima tahun.
DPR tunggu pemerintah hentikan bahas RUU Cipker
Baleg DPR minta buruh urungkan rencana aksi May Day
Bahas RUU Cipta Kerja, pemerintah-DPR justru ancam ekonomi dan lingkungan
RUU Cipta Kerja dapat menggagalkan komitmen iklim Indonesia
TNI butuh tambahan Rp3,2 triliun tangani Covid-19
TNI juga telah melakukan pengalihan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19.
DPR, pecut pemerintah biar serius tangani Covid-19, bukan kebut RUU Cipker
Dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, DPR dapat melecut pemerintah agar lebih gesit menangani wabah corona.
Pembahasan RUU Cipker jangan pakai sistem kebut semalam
Aturan sapu jagat ini harus dibahas secara komprehensif tanpa pembatasan waktu.
Polri soal penghinaan Presiden di masa pandemi: Jangan bikin onar
Masyarakat diminta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.
PDP Covid-19, anggota DPR PDIP meninggal dunia
Belum dapat dipastikan apakah Imam Suroso terinfeksi coronavirus.
Pengamat soal rapid test anggota DPR: Mereka berhak, tapi menyedihkan
"Sungguh menyedihkan jika para elite politik lebih mengutamakan diri dan keluarganya."
Covid-19, PKS usul tunda Pilkada serentak 2020
Mardani Ali Sera menilai bahwa beberapa bulan ke depan lebih baik difokuskan untuk menanggulangi dan mengurangi dampak Covid-19.
DPR minta kepolisian evaluasi izin keramaian di tengah pandemi Covid-19
Kegiatan pengumpulan massa diharapkan ditunda untuk menekan penyebaran coronavirus.
Pemerintah diminta jalankan putusan MA soal iuran BPJS
Pemerintah diharapkan dapat menjalankan putusan ini agar beban masyarakat menjadi lebih ringan.
Poin-poin krusial Omnibus Law Ciptaker
Pasal-pasal dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja dinilai berbau kepentingan pengusaha tambang.
DPR dorong pemerintah bentuk crisis center coronavirus
Crisis center dinilai penting untuk meyakinkan masyarakat dan investor bahwa pemerintah menangani coronavirus secara serius.
DPR minta pemerintah transparan soal coronavirus
"Jika memang datanya nol kasus, pemerintah harus bertanggung jawab atas data tersebut."
DPR RI umumkan komisioner KPU baru pengganti Wahyu Setiawan
Wahyu Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditangani KPK.
