DPR kritik vaksinasi gotong royong berbayar Kimia Farma
Vaksinasi Covid-19 seharusnya diberikan secara gratis dan tidak dikomersialkan.
Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika Ilham menilai rencana pemerintah membuka klinik vaksinasi gotong royong (VGR) individu atau vaksin individu berbayar melalui PT Kimia Farma Tbk. tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, vaksinasi Covid-19 seharusnya diberikan secara gratis dan tidak dikomersialkan.
"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini tidak dijual bebas," kata Aliyah dalam keterangannya, Senin (12/7).
Aliyah mengatakan, program vaksin pemerintah seharusnya tidak dengan cara memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong. Aliyah mengingatkan pemerintah akan kondisi masyarakat saat ini yang kesusahan akibat pandemi. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan masyarakat.
"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury menyatakan, vaksinasi gotong royong individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.