DPR minta bansos sembako jadi uang tunai
Bansos berupa kebutuhan pokok dianggap tidak efektif karena adanya sistem vendor.
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, meminta pemerintah menukar bantuan sosial (bansos) berupa sembako saat pandemi coronavirus baru (Covid-19) dengan uang tunai. Pangkalnya, sesuai hasil evaluasi, kebijakan tersebut belum maksimal dirasakan masyarakat.
"Kalau sembako, kan, pernak-perniknya terlalu banyak. Misal, transportasinya, packing, jenis sembako. Itu setelah dihitung-hitung, nilai manfaat yang diterima masyarakat terdampak jadi tidak maksimal. Misal anggaran Rp250.000, tapi setelah dihitung-hitung berapa gula, minyak, dan sebagainya tidak sampai Rp250.000," katanya, Kamis (6/8).
Ketidakefektifan itu, menurutnya, disebabkan adanya sistem vendor. Anggaran pun menjadi tipis karena penjual mengambil keuntungan.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, hal tersebut tidak salah. Namun, sebaiknya keuntungan disalurkan bagi warung-warung kecil. Maka dari itu, konsep penyaluran bantuan sosial tunai (BTS) dirasa tepat.
"Kami minta pemerintah agar tidak ribet dan tepat sasaran sesuai dengan nilai yang ditentukan, sebaiknya pemerintah memberikan BST. Sehingga, warung-warung kecil dan pasar-pasar di sekitar masyarakat bisa menggeliat juga ketimbang vendor. Jadi, aktivitas masyarakat bisa terasa juga dengan adanya BST," tegas Yandri.