Epidemolog UI sesalkan masih ada ASN ngantor saat PPKM darurat
Pemerintah mesti berkaca dari pelarangan mudik Idulfitri yang tidak berjalan dengan benar sehingga kasus Covid-19 kini melonjak signifikan.
Ahli epidemiologi dan biostatistika Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, mengatakan, keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat menurunkan kasus Covid-19 tergantung pelaksanaan aturannya. Penyusutan lonjakan penularan takkan berhasil jika implementasinya tak sesuai ketentuan.
Dirinya pun menyesalkan masih adanya instansi pemerintahan yang bukan sektor esensial bahkan kritikal masih memberlakukan bekerja dari kantor (work from office/WFO). Padahal, diwajibkan bekerja dari rumah (work from home/WFH) 100%.
"Seharusnya tanya Luhut (Menko Marves sekaligus Koordinator Pelaksana PPKM Darurat). Saya enggak tahu gimana orang pegawai negeri saja seperti itu (melanggar PPKM darurat)," ucapnya saat dihubungi Alinea.id, Jumat (9/7).
"(Sebagai pengusul pegawai kantor 100% WFH, semestinya), ya, 100% WFH dari menteri sampai tukang sapunya. Waktu itu, saya bilang, kantor-kantor pemerintahan dimatiin saja lampunya. Kalau mati lampu tidak ada yang kerja di kantor, kan? Gampang, kok, sebenarnya," sambung dia.
Pemerintah memutuskan mengambil PPKM darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021 dengan target
kasus terkonfirmasi susut 50% dalam 2 pekan pelaksanaanya. Belakangan, kebijakan ini bakal diperluas di 15 daerah lain dan mulai berlaku 9 hari per lusa (Senin, 12/7).